MSDM 2(Regulasi Ketenagakerjaan)

 

REGULASI KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Serikat Pekerja sebagai wadah perjuangan anggotanya wajib mengetahui peraturan atau regulasi ketenagakerjaan. Dengan demikian perjuangan yang dilakukan dalam pembelaan hak-hak pekerja tidak melanggar aturan. Bahkan sosialisasi setiap peraturan yang diterbitkan wajib diteruskan kepada anggota.

Sebagaimana diketahui regulasi ketenagakerjaan adalah seperangkat norma dan aturan yang dirancang untuk melindungi hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha. Hal ini bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Di dalamnya, terdapat peraturan-peraturan yang mengatur aspek-aspek seperti upah, jam kerja, hak cuti, dan perlindungan terhadap diskriminasi di tempat kerja.

Perundang-undangan mengacu pada hukum yang secara umum mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sektor ketenagakerjaan, perundang-undangan mencakup hukum-hukum yang berlaku untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja, seperti UU Ketenagakerjaan, perppu dan peraturan pelaksanaannya.

Dengan mengacu pada regulasi, perundang-undangan, dan peraturan ketenagakerjaan, pemerintah dan pihak terkait berusaha menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan produktif bagi semua pihak. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap ketiga aspek ini menjadi penting bagi seluruh stakeholder di dunia kerja guna memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan dalam setiap hubungan kerja.

UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU

1. UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Undang-Undang No.6 Tahun 2023

2. UNDANG-UNDANG SERIKAT PEKERJA

Undang-Undang No.21 Tahun 2000.

3.UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

Undang-Undang No.13 Tahun 2003

4. UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA

Undang-Undang No.1  Tahun 1970

5.UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Undang-Undang No.18  Tahun 2017

6.UNDANG-UNDANG PENYANDANG DISABILITAS

Undang-Undang No.8  Tahun 2016

7.UNDANG-UNDANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Undang-Undang No. 40  Tahun 2004

8.UNDANG-UNDANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Undang-Undang No. 2  Tahun 2004

9. UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Undang-Undang No. 39  Tahun 1999

Peraturan Presiden Yang Berlaku

1.PERPRES  – Strategi Nasional  Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Presiden  No. 60  Tahun 2023

2.PERPRES  – Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik

Peraturan Presiden  No. 112  Tahun 2022

3.PERPRES  – Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Presiden  No. 111  Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Yang Berlaku

1.PP – PENGUPAHAN

Peraturan Pemerintah No. 51  Tahun 2023

2.PP – PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN DAN JAMINAN KEMATIAN

Peraturan Pemerintah No. 49  Tahun 2023

3.PP – PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

Peraturan Pemerintah No. 37  Tahun 2021

4.PP –  PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN AWAK KAPAL NIAGA DAN AWAK KAPAL PERIKANAN MIGRAN

Peraturan Pemerintah No. 22  Tahun 2022

5.PP – PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

Peraturan Pemerintah No. 37  Tahun 2021

6.PP – PENGUPAHAN

Peraturan Pemerintah No. 36  Tahun 2021

7.PP – PKWT, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT DAN PHK

Peraturan Pemerintah No. 35  Tahun 2021

8.PP – PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Peraturan Pemerintah No. 34  Tahun 2021

PP – PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Peraturan Pemerintah No. 50  Tahun 2012

9.PP – TATA CARA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH BPPMI

Peraturan Pemerintah No. 10  Tahun 2020

1.PERMENAKER – JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 4  Tahun 2023

1.PERMENAKER – JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 4  Tahun 2023

PERMENAKER – PENETAPAN UPAH MINIMUN 2023

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2022

2.PERMENAKER – TATA CARA PENGUSULAN DAN SELEKSI ADMINISTRATIF CALOM HAKIM AD-HOC PADA PHI

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 14 Tahun 2022

3.PERMENAKER – TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014

5. PERMENAKER -KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DALAM PEKERJAAN KETINGGIAN

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 9 Tahun 2016